01.40 |
Category:
Definisi
|
0
komentar
Salah hangat dari kami.
Buat yang sedang ingin mempelajari tentang dunia hak cipta tentunya wajib mengetahui juga dasar hukum yang mengaturnya seperti undang-undang yang berlaku.
Berikut kami siapkan UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 Mengenai Hak Cipta
Untuk mengunduhnya silahkan klik Disini !
Demikian Postingan dari kami.
Semoga bisa membantu . ^_^
Buat yang sedang ingin mempelajari tentang dunia hak cipta tentunya wajib mengetahui juga dasar hukum yang mengaturnya seperti undang-undang yang berlaku.
Berikut kami siapkan UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 Mengenai Hak Cipta
Untuk mengunduhnya silahkan klik Disini !
Demikian Postingan dari kami.
Semoga bisa membantu . ^_^
03.21 |
Category:
Hukum
|
0
komentar
Mengenai
copyright / hak cipta memang cukup banyak yang harus di bahas. Salah satunya ialah kasus pelanggaran hak
cipta itu sendiri . Hal ini dipandang cukup serius apa lagi jika sudah
menyangkut hak kepemilikan seseoang atau negara.
Berikut daftar klaim Malaysia atas
kebudayaan negara kita Indonesia yang dikutip dari http://www.belantaraindonesia.org/2012/06/10-budaya-indonesia-yang-pernah-di.html.
1.
Angklung
Angklung
adalah budaya khas dari masyarakat Sunda, Jawa Barat, Indonesia. Warisan
leluhur ini juga pernah diklaim oleh Malaysia. Polemik klaim Malaysia berakhir setelah alat musik ini
terdaftar sebagai Karya Agung Warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi Manusia di UNESCO sejak November 2010.
2.
Batik
Kepemilikan
batik sebagai warisan budaya tak berbenda menggelinding setelah Malaysia
mengklaim sebagai warisan nenek moyangnya. Untuk mengakhiri polemik, Pemerintah Indonesia akhirnya mendaftarkan batik ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan.
3
September 2008 sebagai titik awal proses Nominasi Batik Indonesia ke UNESCO. Namun baru diterima secara resmi oleh UNESCO
pada 9 Januari 2009. UNESCO kemudian melakukan pengujian tertutup di Paris
11-14 Mei 2009. Hasilnya, 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkanbatik sebagai warisan budaya Indonesia. Batik adalah milik
Indonesia Malaysia tak berhak lagi mengklaimnya.
3. Lagu Rasa Sayange
Polemik klaim lagu
"Rasa Sayange" cepat berakhir. Pemerintah Malaysia sendiri
yang mengakhirinya. 11 November 2007, Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan
Warisan Budaya Malaysia, Rais Yatim mengakui bahwa Rasa Sayange adalah
milik Indonesia.
4.
Reog Ponorogo
Usai mengklaim Lagu Rasa Sayange, perilaku Malaysia yang suka mengklaim budaya Indonesia
berlanjut. Namun masalah ini tidak berlanjut ke UNESCO karena Pemerintah Diraja
Malaysia melakukan klarifikasi. Duta Besar
Malaysia untuk
Indonesia Datuk Zainal Abidin Muhammad Zain membantah
bahwa Pemerintah Malaysia tidak pernah mengklaim Reog Ponorogo. Reog Ponorogo sendiri kata dia bukan sebagai budaya asli
negaranya.
5.
Wayang Kulit
Malaysia pernah mengklaim wayang kulit sebagai budayanya. Padahal sudah jelas wayang kulit ini adalah budaya khas Jawa. Pertunjukan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 27 November 2003, sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi.
6.
Kuda Lumping
Tarian ini berasal dari Jawa. Namun,
orang - orang Jawa mewariskannya kepada anak - anaknya yang sudah menetap di Malaysia sehingga diklaim sebagai budaya
warisan negeri Jiran.
7.
Keris
Keris merupakan salah satu senjata para raja Majapahit. Wilayah
yang paling banyak memakai keris adalah Jawa, Madura, Nusa Tenggara,
Sumatera, Pesisir Kalimantan dan Sulawesi. Malaysia tak bisa
mengklaimnya karena sejarah membuktikan bahwa budaya Indonesia. Bukti keris merupakan
budaya Indonesia terdapat di Candi Borobudur. Dalam satu panel
relief Candi Borobudur ( abad ke - 9 ) yang memperlihatkan seseorang memegang
benda serupa keris.
8. Tari Pendet dan Tari Piring
Kedua tari yang berasal dari Pulau Sumatera ini juga pernah diklaim Malaysia. Tari piringadalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat.
Sementara Tari Pendet dari
Bali. Namun yang paling menonjol klaim Malaysia pada Tari Pendet. Sebab tari
ini dijadikan sebagai iklan promosi kunjungan ke Malasyia “Visit Malaysia
Years”.
9. Gamelan Jawa
Gamelan Jawa merupakan
alat musik khas Jawa yang terdiri dari berbagai macam alat musik. Selain bonang, gong, ada pula rebab dan
alat musik lainnya yang biasanya mengiringi wayang.
10.
Rendang Padang
Klaim Rendang Padang tak berlangsung lama karena dalam
catatan sejarah masakan yang paling enak di dunia itu bukanlah produk asli
Malaysia. Masakan Rendang berasal dariSumatera Barat.
Demikian daftar klaim Malaysia atas budaya Indonesia . Yang
terpenting adalah kita selaku warga negara yang baik harus ikut menjaga
kelestarian budaya bangsa sendiri. Salah satu
contohnya dengan cinta produk dalam negeri.
Sekian dan semoga bermanfaat
Sumber:
http://www.belantaraindonesia.org/
01.17 |
Category:
Kasus
|
0
komentar
Rangkaian Pembahasan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual)
Sebagai Negara yang kompleks dan penuh dengan masalah internal yang belum terpecahkan, Indonesia merupakan surga yang indah untuk pembajakan hasil karya seseorang. Bukan hanya oleh bangsa Indonesia sendiri, melainkan juga oleh bangsa lain yang banyak mengakui hasil karya asli atau budaya asli bangsa Indonesia. Terutama di bidang seni dan kebudayaan, seperti tari-tarian, batik, tempe, bahkan lagu-lagu Daerah seperti Rasa Sayange, sudah diakui di luar negeri sebagai hasil karya bangsa lain atau kebudayaan bangsa lain. Jika ini dibiarkan terus berlanjut, maka bisa-bisa kita harus membayar royalty kepada bangsa lain hanya untuk memproduksi barang-barang tradisional milik kita sendiri.
Anda masih ingat, seorang pengerajin yang juga seniman asal Bali, yang harus kalah melawan bangsa lain dalam memperjuangkan motfi ukiran bali yang selama ini dia produksi?
23.24 |
Category:
jenis
|
0
komentar
Hukum hak cipta telah menjadi topik
hangat akhir-akhir ini. Ini tidak pernah jelas terjadi sejak dengan
munculnya Internet sebagai alat pengajaran. Internet sebagai sebuah
proyek penelitian, sekarang adalah sistem komputer terbesar di dunia.
Juga dikenal sebagai cyberspace, super informasi, menawarkan sejumlah
besar bahan. Era informasi telah menciptakan keprihatinan yang lebih
besar tentang hukum hak cipta.
Di indonesia sendiri untuk melindungi
hak dari para inovator berusaha melakukan upaya perlindungan,
perlindungan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya ekam serta
peraturan pemerintah sebagai pelaksananya.
Tapi di dalam dunia informasi tidak semua
pengkopian atau pendistribusian/modifikasi dari software/hardware tampa
seiijin pengembang/pemilik merupakan sebuah tindakan pembajakan atau
pun ilegal. karena didalam dunia cyber saat ini mulai berkembang istilah
open source yang mengijinkan pengguna untuk menyebarkan ataupun
memodifikasi software/hardware yang ada tanpa seijin pemilik.
Untuk lebih jelas nya kita bahas terlebih dahulu mengenai jenis jenis haki yang ada:
Oleh
karena itu, untuk ruang cyber dibutuhkan suatu hukum baru yang
menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan
batas-batas wilayah. Ruang cyber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat
yang hanya dibatasi oleh screens and passwords. Secara radikal, ruang cyber telah mengubah hubungan antara legally significant (online) phenomena and physical location.
Untuk lebih jelas nya kita bahas terlebih dahulu mengenai jenis jenis haki yang ada:
- Copyright
Copyright atau biasa di sebut sebagai hak cipta adalah hak dari si
pencipta atas ciptaanya maupun salinanya, sebagai contoh windows yang
merupakan ciptaan dari microsoft,maka hanya microsoft yang berwenang
terhadap ciptaanya ataupun pembuatan salinannya.
- Patent
Hak patent lebih menekankan kepada ide, tidak seperti copyright yang
lebih menekankan kepada karya seseorang, sebagai contoh google yang
membuat logaritma page rank yang belum pernah dibuat, maka google berhak
atas paten logaritma tersebut.
- Trade mark
Trade mark yang biasa di sebut sebagai merk dagang, melindungin cirikhas
dari sebuah merk dagang baik dari logo,nama,layanan yang di berikan,dan
sejenis nya sebagai contoh amazon yang merupaka toko buku online yang
mempunyai nama amazon,maka tidak boleh ada perusahaan toko buku online
yang mempunyai nama sama ataupun mirip2 dengan nama tersebut.
- Trade secret
Rahasia dagang atau trade secret, merupakan rahasia dari perusahaan yang
tidak boleh di sebarluaskan kepada orang lain,hingga pemiliknya sendiri
yang memberitahukanya sebagai contoh windows yang merupakan milik dari
microsoft,maka microsoft melindungin source code dari windows untuk
tidak di sebarluaskan,dan itu sepenuh nya wewenang microsoft untuk
membocorkanya atau tidak.
Contoh kasus:
Pada tahun 1993, Playboy Enterprises
menggugat George frena, seorang cybervendor, setelah salah satu
pelanggan frena gambar digital ditransmisikan Playboy frena foto ke
komputer untuk melihat dan men-download oleh pelanggan frena lain.
Frena mengklaim bahwa ia mengambil foto
setiap kali ia tahu bahwa mereka telah dikirim ke komputernya. Dalam
kasus Playboy, pengadilan mengikuti hukum hak cipta tradisional dan
memegang frena bertanggung jawab. Di bawah hukum adat, niat untuk
melanggar tidak relevan dan salah satu dapat bertanggung jawab atas
bahkan untuk pelanggaran tidak bersalah.
Frena juga bertanggung jawab atas Playboy
melanggar merek dagang. Terdaftar Playboy “Playboy” dan “Playmate”
merek dagang yang digunakan untuk mengidentifikasi banyak file komputer
yang berisi foto-foto.
Lain yang terlibat kasus besar Sega
Enterprises Ltd, di mana Sega menggugat seorang cybervendor yang telah
disalin permainan Sega ke dalam komputer untuk digunakan dan menyalin
oleh cybervendor pelanggan. Dalam hal ini, pengadilan memerintahkan
penyitaan dari cybervendor chip memori komputer yang berisi permainan
Sega.Meskipun hukum muncul cyberspace ditemukan di CompuServe, Prodigy,
Playboy, dan Sega kasus, Amerika Serikat Paten dan Trademark Office
(PTO) mengakui bahwa hukum masih tertinggal jauh.
Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di cyberspace,
pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial
budaya-etika, dan ketiga pendekatan hukum. Untuk mengatasi gangguan
keamanan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa
suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, dintersepsi, atau
diakses secara ilegal dan tanpa hak.Jenis
pelanggaran itu diatur dan ditentukan sanksi hukumnya dalam RUU
Informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang akan disahkan DPR-RI.
23.00 |
Category:
Hukum
|
0
komentar
Aturan-Aturan Hak Cipta (HAKI)
Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum terhadap hasil karya intelektualnya. Hak atas kekayaan intelektual disingkat HKI, tetapi lebih sering disebut dengan HAKI. Negara melindungi hak atas kekayaan intelektual diwujudkan dengan adanya hukum yang mengaturnya. Undang-undang mengenai HAKI pertama kali lahir pada tahun 1470 di Venice, Italia. Adapun kesepakatan internasional pertama tentang HAKI mulai tahun 1886. Kesepakatan atau konvensi itu ditandai dengan adanya Konvensi Berne tentang hak cipta pada tahun 1886. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, HAKI dibagi menjadi dua golongan yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.
Hak kekayaan industri terdiri atas:
- Hak paten,
- Merek,
- Desain industri
- Desain tata letak dan sirkuit terpadu, serta
- Rahasia dagang.
Aturan-Aturan Hak Cipta (HAKI)
Hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 (UUHC) adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin. Untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundangundangan yang berlaku. Supaya Anda tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Anda perlu mengenal beberapa istilah dalam aturan tentang hak cipta berikut.
- Mengumumkan, menurut undang-undang mengumumkan berarti membacakan, menyiarkan, memamerkan, menjual, mengedarkan, atau menyebarkan suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun termasuk media internet, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- Perbanyakan, merupakan tindakan menambah jumlah suatu ciptaan baik sebagian yang substansial maupun keseluruhan dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama. Termasuk juga mengalihwujudkan secara permanen atau berkala (temporer).
- Pencipta, menurut UUHC mempunyai definisi seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas atau bersifat pribadi.
- Pemegang hak cipta, merupakan orang atau badan hukum yang mempunyai hak sebagai pencipta. Terdapat beberapa ketentuan tentang pemegang hak cipta sebagai berikut :
- Jika satu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih. Yang dimaksud sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut. Apabila tidak terdapat orang yang memimpinnya, pemegang hak cipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak masing-masing atas bagian ciptaannya.
- Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta adalah yang merancang ciptaan tersebut.
- Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan. Terkecuali terdapat perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan tersebut diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Terkecuali apabila ada perjanjian lain antara kedua pihak.
- Perlindungan hak cipta, merupakan perlindungan hak cipta yang timbul secara otomatis ketika ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata meskipun belum didaftarkan hak ciptanya. Akan tetapi apabila hak cipta didaftarkan, pencipta akan memperoleh surat keterangan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi sengketa hak cipta.
- Lisensi, merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan syarat-syarat tertentu. Tidak semua ciptaan dapat didaftarkan sebagai hak cipta. Contohnya ciptaan di luar ilmu pengetahuan , seni, dan sastra. Selain itu hak cipta juga tidak berlaku selamanya kecuali hak cipta yang dimiliki negara. Artinya terdapat batasan waktu hak cipta. Umumnya batas waktunya mencapai 50 tahun setelah atau penciptanya meninggal.
Tidak semua pengumuman dan perbanyakan suatu ciptaan melanggar UUHC. Berikut beberapa pengumuman dan penggandaan yang dianggap tidak melanggar UUHC.
- Mengumumkan atau memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut aslinya.
- Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali jika hak cipta tersebut dinyatakan dilindungi dengan peraturan perundangan.
- Pengambilan berita aktual baik sebagian ataupun seluruhnya dari suatu kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar dengan ketentuan menyebut sumber berita secara lengkap.
- Penggunaan ciptaan pihak lain untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan menyebutkan sumber dan tidak merugikan penciptanya.
- Mengambil atau memperbanyak suatu karya cipta untuk keperluan hukum.
- Perbanyakan suatu ciptaan kecuali program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa dengan perpustakaan, lembaga ilmu pengetahuan, pendidikan, pusat dokumentasi yang bukan untuk tujuan komersil.
- Membuat cadangan (backup) data suatu program komputer sematamata untuk kepentingan sendiri.
- Hak paten,
- Merek,
- Desain industri
- Desain tata letak dan sirkuit terpadu, serta
- Rahasia dagang.
- Mengumumkan, menurut undang-undang mengumumkan berarti membacakan, menyiarkan, memamerkan, menjual, mengedarkan, atau menyebarkan suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun termasuk media internet, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- Perbanyakan, merupakan tindakan menambah jumlah suatu ciptaan baik sebagian yang substansial maupun keseluruhan dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama. Termasuk juga mengalihwujudkan secara permanen atau berkala (temporer).
- Pencipta, menurut UUHC mempunyai definisi seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas atau bersifat pribadi.
- Pemegang hak cipta, merupakan orang atau badan hukum yang mempunyai hak sebagai pencipta. Terdapat beberapa ketentuan tentang pemegang hak cipta sebagai berikut :
- Jika satu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih. Yang dimaksud sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut. Apabila tidak terdapat orang yang memimpinnya, pemegang hak cipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak masing-masing atas bagian ciptaannya.
- Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta adalah yang merancang ciptaan tersebut.
- Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan. Terkecuali terdapat perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan tersebut diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Terkecuali apabila ada perjanjian lain antara kedua pihak.
- Perlindungan hak cipta, merupakan perlindungan hak cipta yang timbul secara otomatis ketika ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata meskipun belum didaftarkan hak ciptanya. Akan tetapi apabila hak cipta didaftarkan, pencipta akan memperoleh surat keterangan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi sengketa hak cipta.
- Lisensi, merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan syarat-syarat tertentu. Tidak semua ciptaan dapat didaftarkan sebagai hak cipta. Contohnya ciptaan di luar ilmu pengetahuan , seni, dan sastra. Selain itu hak cipta juga tidak berlaku selamanya kecuali hak cipta yang dimiliki negara. Artinya terdapat batasan waktu hak cipta. Umumnya batas waktunya mencapai 50 tahun setelah atau penciptanya meninggal.
- Mengumumkan atau memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut aslinya.
- Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali jika hak cipta tersebut dinyatakan dilindungi dengan peraturan perundangan.
- Pengambilan berita aktual baik sebagian ataupun seluruhnya dari suatu kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar dengan ketentuan menyebut sumber berita secara lengkap.
- Penggunaan ciptaan pihak lain untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan menyebutkan sumber dan tidak merugikan penciptanya.
- Mengambil atau memperbanyak suatu karya cipta untuk keperluan hukum.
- Perbanyakan suatu ciptaan kecuali program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa dengan perpustakaan, lembaga ilmu pengetahuan, pendidikan, pusat dokumentasi yang bukan untuk tujuan komersil.
- Membuat cadangan (backup) data suatu program komputer sematamata untuk kepentingan sendiri.
22.14 |
Category:
Hukum
|
0
komentar
Memahami Hak Cipta
Hak Cipta | ||
1. |
| |
Pengumuman | ||
2. |
|
22.06 |
Category:
Definisi
|
0
komentar
Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002. Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:
- Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
- Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
- Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
- Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
- Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Pesetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
- Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
- Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works;
- Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
- Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
- Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
- Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.
- Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
- Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
- Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
- Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
- Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Pesetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
- Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
- Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works;
- Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
- Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
- Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
- Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.
21.58 |
Category:
Hukum
|
0
komentar
Hak cipta
(lambang internasional: ©, Unicode: U+00A9)
Adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.
Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektuallainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.
Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektuallainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.
Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektuallainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.
Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektuallainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.
Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektuallainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.
Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin").Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.
Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentangcopyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.
Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai.
Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulislainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.
Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.
Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undangtersebut, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).
21.43 |
Category:
Definisi
|
0
komentar
Bagaimana dengan hak cipta di Indonesia? Seperti apa
perkembangnnya? Berikut sedikit uraian mengenai perkembangan Hak Cipta di
Indonesia berserta peraturan perundang-undangan yang melindunginya.
Pada awal tahun 1990, di Indonesia, HAKI itu tidak
populer. Dia mulai populer memasuki tahun 2000 sampai dengan sekarang. Tapi,
ketika kepopulerannya itu sudah sampai puncaknya, grafiknya akan turun. Ketika
dia mau turun, muncullah hukum siber, yang ternyata kepanjangan dari HAKI itu
sendiri. Jadi, dia akan terbawa terus seiring dengan ilmu-ilmu yang baru. Tapi
kalau yang namanya HAKI dan hukum siber itu prediksi saya akan terus berkembang
pesat, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah
berhenti berinovasi.
Inilah kira-kira perubahan undang-undang perjalanan
perundangn-undang HAKI
di Indonesia sebagai berikut : UU No 6 Tahun 1982 ——-> diperbaharui menjadi UU No 7 Tahun 1987—— > UU No 12 Tahun 1992——> Terakhir, UU tersebut diperbarui menjadi UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Kekayan Intelektual yang disahkan pada 29 Juli 2002 ternyata diberlakukan untuk 12 bulan kemudian, yaitu 19 Juli 2003, inilah kemudian menjadi landasan diberlakukannya UU HAKI di Indonesia.
di Indonesia sebagai berikut : UU No 6 Tahun 1982 ——-> diperbaharui menjadi UU No 7 Tahun 1987—— > UU No 12 Tahun 1992——> Terakhir, UU tersebut diperbarui menjadi UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Kekayan Intelektual yang disahkan pada 29 Juli 2002 ternyata diberlakukan untuk 12 bulan kemudian, yaitu 19 Juli 2003, inilah kemudian menjadi landasan diberlakukannya UU HAKI di Indonesia.
Di Indonesia, HaKI mulai populer memasuki tahun 2000
sampai dengan sekarang. Tapi, ketika kepopulerannya itu sudah sampai puncaknya,
grafiknya akan turun. Ketika mau turun, muncullah hukum siber (cyber), yang
ternyata perkembangan dari HaKI itu sendiri. Jadi, HaKI akan terbawa terus
seiring dengan ilmu-ilmu yang baru. seiring dengan perkembangan teknologi
informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi.
Peraturan perundangan HaKI di Indonesia dimulai sejak
masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya Octrooi Wet No. 136 Staatsblad
1911 No. 313, Industrieel Eigendom Kolonien 1912 dan Auterswet 1912 Staatsblad
1912 No. 600.
Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten.
Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengesahkan
Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1982,
Pemerintah juga mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
Di bidang paten, Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989
tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah
mengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang
No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
sumber:
http://rifkymiafauziah.wordpress.com/2012/11/12/sejarah-singkat-latar-belakang-dan-perkembangan-haki-di-indonesia/
04.50 |
Category:
sejarah
|
0
komentar